wirania swasty

Etika Bisnis

Etika berasal dari Bahasa Yunani “ethos” yang artinya adat kebiasaan yang berhubungan tingkah laku manusia dan prinsip-prinsip tentang tindakan moral yang benar. Moralitas merupakan sistem nilai tentang bagaimana hidup secara baik sebagai manusia. Moral berhubungan dengan tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran/ standard yang diterima oleh umum (standard of conduct). Standard tingkah laku yang memimpin individu dalam membuat keputusan, apa yang akan diperbuat, dikatakan dsb. Suatu tindakan dianggap beretika apabila Anda pun tidak keberatan jika orang lain melakukan hal itu terhadap diri Anda, sesuai dengan prinsip timbal-balik. Dengan kata lain, etika merupakan tradisi kepercayaan tentang perilaku yang baik dan buruk. Etika berhubungan dengan yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang.

Dalam menjalankan bisnis, pelaku bisnis pun harus memiliki etika bisnis. Apakah etika bisnis itu? Menurut Boone and Curtz (2002:44), etika bisnis adalah standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengontrol tindakan serta keputusan pelaku bisnis. Definisi lain menyebutkan etika bisnis sebagai pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis (Bertens, 2000). Mengapa diperlukan etika dalam bisnis? Sebelumnya, norma hukum terasa kaku, lama dalam proses legalisasi dan kurang menyeluruh dalam hal mengatur segala sesuatu terutama dalam kondisi di luar kebiasaan. Dan sesuatu yang legal pun belum tentu etis. Untuk itu, dikeluarkan norma etika yang melengkapi kelemahan-kelemahan dalam norma hukum.

Lalu apa saja kekuatan yang membentuk etika bisnis? Yang utama adalah individu yang melakukan dan menegakkan etika itu sendiri, seperti karyawan hingga manager suatu perusahaan. Selain itu, kekuatan organisasional turut membentuk etika bisnis. Selain itu, kekuatan eksternal seperti hukum yang berlaku pun turut membentuk etika bisnis dalam suatu perusahaan. Tentu saja masyarakat sekitar tempat bisnis tersebut dijalankan turut membentuk dan mempengaruhi etika bisnis.

Namun demikian, kita terkadang dihadapkan pada dilema dalam praktik bisnis yang beretika. Yang pertama adalah Konflik Kepentingan, merupakan situasi dimana keputusan yang diambil terpengaruh oleh kepentingan/keuntungan pribadi (kasus suap pada beberapa skandal kredit macet). Konflik kepentingan juga timbul jika seorang karyawan harus memilih antara mementingkan kepentingan atasannya atau melakukan sesuai prosedur. Dilema lainnya yakni Kejujuran & Integritas, dimana seorang karyawan harus mengemukakan fakta yang sebenarnya dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika di dalam semua keputusan bisnis. Pelaku bisnis mengharapkan para karyawannya untuk loyal sekaligus “benar”. Oleh karena itu, terkadang karyawan dihadapkan pada dilemma Loyalitas vs. Kebenaran. Dan dilema lainnya adalah Whistleblowing. Pengungkapan karyawan kepada publik, pemerintah maupun media atas praktek-praktek yang sifatnya melanggar etika, ilegal, atau amoral didalam perusahaan/ organisasinya merupakan suatu dilema juga. Terkadang mengungkapkan fakta akan ditentang banyak orang atau beresiko terhadap posisi pekerjaannya.

Tentu saja ketika menjalankan bisnis, terkadang seseorang dihadapkan dengan perilaku yang tidak etis. Apa saja factor yang menyebabkan perilaku tidak etis di tempat kerja? Yang pertama biasanya disebabkan target penjualan tidak realistis. Seorang sales marketing ditarget sejumlah nominal tertentu sehingga terkadang dirinya menghalalkan berbagai cara bahkan sering sikut menyikut rekan kerjanya agar target pekerjaannya tercapai. Selain itu, kekhawatiran keuangan pribadi terkadang menyebabkan seseorang karyawan berperilaku tidak etis, korupsi atau menerima uang suap misalnya. Factor lainnya antara lain komunikasi yang jelek antara karyawan dan atasannya.

Dengan demikian, organisasi memerlukan suatu tindakan untuk membentuk perilaku etis. Bagaimana organisasi membentuk perilaku etis? Pertama diawali dari Kesadaran Etis (Ethical Awareness); aturan perilaku yaitu pernyataan formal yang merumuskan bagaimana organisasi berharap dan menuntut karyawan untuk menyelesaikan masalah-masalah etika. Selanjutnya, adanya Pertimbangan Etis (Ethical Reasoning). Tidak semua dilema etis memiliki jawaban hitam dan putih. Banyak yang berada di wilayah abu-abu sehingga perlu dipilah dan dipilih konsekuensi yang mungkin terjadi. Untuk itu diperlukan pelatihan etika. Langkah lainnya adalah dengan Tindakan Etis (Ethical Action). Perusahaan membantu karyawan untuk bertindak etis dengan memberikan penguatan thd tindakan etis dan meniadakan peluang tindakan tidak etis. Yang terakhir tentunya adanya Kepemimpinan Etis (Ethical Leadership). Eksekutif/ top management harus menunjukan perilaku etis dalam keputusan dan tindakan mereka agar dapat dijadikan teladan oleh karyawannya.

Struktur Lingkungan Etis

Diskusikan kasus di bawah ini. Apakah yang dilakukan manager dan direktur suatu perusahaan ini legal dan etis? Ataukah etis namun tidak legal atau sebaliknya legal namun tidak etis? Kemukakan pendapat pribadi!
1. Seorang manajer mempekerjakan seorang temannya.
2. Presiden direktur perusahaan memakai sebagian besar keuntungan tahunan untuk membeli jet pribadi untuk perusahaan. Jet tersebut seharusnya untuk keperluan dinas, tetapi presiden direktur memakainya untuk terbang bermain golf dan rekreasi lain untuk dirinya. Konsekuensinya, jumlah deviden yang didistribusikan kepada pemegang saham lebih kecil.

Bahan Bacaan
• Ivancevich, J. M., Konopaske, R., Matteson, M. T. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi – edisi ketujuh jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
• Jones, G. R., George, J. M., 2008. Contemporary Management 5th ed. New York: McGraw-Hill/ Irwin.
• Robbins, S. P., and Coulter, M. 2012. Management- eleventh edition. Harlow: Pearson Education Limited.
• Sule, E. T., and Saefullah, K. 2010. Pengantar Manajemen- Edisi Pertama. Jakakta: Prenada Media Group.

Tanggung Jawab Sosial

Social Responsibility atau tanggung jawab sosial adalah penerimaan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan sosial sebagai nilai yang sepadan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan (Boone & Kurtz, 2002:57). Sementara Social Audits yaitu prosedur formal yang mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan masalah sosial seperti konservasi, praktek ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, dan aktivitas amal (Boone & Kurtz, 2002:58).

Dalam hal ini, suatu organisasi bisnis harus bertanggung jawab kepada empat pihak, yaitu konsumen sebagai pelanggan dan pembeli produk/ jasanya, bertanggungjawab kepada karyawannya, investornya dan juga tentunya kepada masyarakat luas. Consumerism yaitu permintaan publik dimana perusahaan dalam pembuatan keputusannya, mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan para konsumen. Adapun hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi:
1. Hak untuk mendapatkan keamanan; Konsumen harus merasa yakin bahwa barang dan jasa yang mereka beli tidak akan melukai atau membahayakan mereka dalam penggunaan produk yang wajar.
2. Hak mendapatkan informasi; Konsumen harus punya akses ke informasi produk yang memadai agar bisa membuat keputusan beli yang bisa dipertanggungjawabkan. Informasi dapat berupa spesifikasi produk, informasi harga eceran resmi, informasi cara pakai, dan sebagainya.
3. Hak untuk memilih; di pasar yang kian kompetitif, semakin banyak pilihan produk dan merek yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Untuk itu, konsumen punya hak untuk memilih barang dan jasa yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkannya.
4. Hak untuk didengar; Konsumen dapat mengadu ke pihak yang berkepentingan. Untuk itu, biasanya perusahaan menyediakan kontak layanan pelanggan/ customer care di kemasan produknya- dapat berupa layanan bebas pulsa, email, dsb.

Pemerintah melindungi konsumen dengan memberikan peraturan atas beberapa produk perusahaan. Misalnya, The Food & Drug Adm (FDA) bertanggung jawab untuk mengetes produk makanan untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat tertentu untuk dipasarkan dan dikonsumsi. FDA juga menguji obat-obatan baru yang dikembangkan perusahaan karena potensi efek samping tidak bisa segera diketahui saat itu. Di Indonesia terdapat badan POM (Pengawas Obat-obatan dan Makanan) yang memiliki fungsi yang sama, yang bertujuan melindungi konsumen.

Selain itu Pemerintah wajib melindungi konsumen dari persaingan bisnis yang kurang sehat. Suatu perusahaan dikatakan monopoli apabila perusahaan tersebut merupakan supplier/ penyedia tunggal dari barang dan jasa. Pemerintah dalam hal ini mengatur perusahaan prasarana umum yang mempunyai monopoli pada lokasi khusus dan dapat mengendalikan kebijakan harga dari perusahaan-perusahaan ini (contoh kasus perusahaan BUMN PT Kereta Api Indonesia). Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang mendorong sektor swasta untuk membuka bisnis di bidang yang rentan praktik monopoli. Persaingan antar perusahaan menguntungkan konsumen, sehingga perusahaan yang monopoli dan terlalu memberikan harga berlebihan atau memproduksi barang yang kualitasnya buruk tidak akan bertahan di dalam lingkungan persaingan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya adalah mengenai keamanan dan keselamatan kerja. Perusahaan harus menyediakan keadaan lingkungan/ tempat kerja yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan fisik para pekerja seperti memberikan aturan memakai safety boots di tempat proyek atau tambang batu bara. Selain itu, perusahaan wajib memonitor secara seksama proses produksi, mengecek mesin dan peralatan supaya selalu dalam kondisi kerja yang layak terutama pada perusahaan manufaktur. Serta menekankan kesehatan dan keselamatan kerja dengan mengadakan seminar pelatihan. Perusahaan pun wajib memperhatikan karyawannya dalam masalah kualitas hidup. Jaminan kehidupan yang lebih bervariasi, fleksibel, seimbang wajib diberikan kepada karyawannya, misalnya program cuti keluarga, cuti tahunan, liburan bersama dan sebagainya.

Selain itu, tanggung jawab perusahaan kepada karyawannya adalah memberikan jaminan kesempatan kerja yang sama (Diversitas. Lingkungan kerja harus bebas dari diskriminasi baik itu ras maupun gender. Perusahaan harus memberikan kesempatan kerja lebih banyak bagi wanita & kaum minoritas untuk memasuki pasar kerja dengan keterampilan dan pendidikan yang memenuhi syarat untuk pekerjaan tingkat atas. Di samping itu, perusahaan wajib menjamin adanya perlakuan layak oleh karyawan lain seperti perlindungan terhadap rasis (etnis/ budaya/ kulit) dan pelecehan seksual. Perusahaan wajib memberikan jaminan terhadap tindakan pelecehan seks di tempat yang tidak bisa diterima dan tidak pantas bagi karyawan wanitanya.

Tanggung jawab lainnya yaitu terhadap investor. Perusahaan dapat menggunakan internet untuk memberikan informasi rinci kepada para investor mengenai kinerja keuangan perusahaan; meringkas informasi terpenting, seperti tingkat harga sahamnya dan dividen terakhir, laporan keuangan tahunan langsung dalam induk situsnya. Situs seperti ini memberikan kepada para investor dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memonitor secara dekat manajemen perusahaan miliknya. Selain investor, perusahaan pun memiliki tanggung jawab kepada kreditor yang meminjamkan modal bagi perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan wajib memenuhi obligasi keuangan dan insentif untuk memuaskan tanggung jawabnya kepada kreditor. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi obligasi (tanggung jawab) mereka, mereka harus memberi tahu para kreditor. Kreditor dapat memperpanjang jatuh tempo pembayaran dan memberi masukan kepada perusahaan mengenai cara memperbaiki kondisi keuangan mereka. Jika perusahaan tidak membayar utang kepada kreditor, mungkin akan dipaksa mengaku bangkrut (dipailitkan).

Terakhir, tentu saja perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas terutama masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi. Yang pertama adalah masalah kesehatan masyarakat. Perusahaan wajib mempertimbangkan dampak dari produk-produk yang berbahaya seperti rokok, alkohol, makanan berlemak, senjata api dan kendaraan bermotor; terutama ditinjau dari segi kesehatan. Sebaiknya makanan yang diproduksi bebas pengawet atau bahan kimia berbahaya. Jadi perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sendiri namun merugikan dan berdampak buruk bagi masyarakat umum. Selain itu, perusahaan wajib memperhatikan dan melindungi lingkungan. Salah satunya dengan menanggulangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produk atau proses manufaktur perusahaan tersebut : seperti polusi, produksi bahan bakar dan besi, juga penggunaan mobil, dan proses produksi yang menambah jumlah CO2 di udara. Untuk itu perusahaan wajib memproses ulang bahan-bahan yang telah digunakan.

Di samping itu, perusahaan wajib mempunyai program mengurangi kerusakan lingkungan. Produk harus diproduksi pun harus dapat menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ditempelkan pada produk untuk melindungi terhadap adanya kecelakaan yang dapat timbul karena salah dalam penggunaan. Untuk beberapa produk, informasi yang tepat akan adanya efek samping dapat pula diberikan. Misalnya, kapsul jelatine, sirup batuk dan bir, semuanya harus mempunyai label peringatan akan adanya efek samping.

Dan terakhir, tentunya tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat umum adalah mengembangkan kualitas tenaga kerja. Hal ini mencakup kontribusi dalam bentuk uang, peralatan dan barang serta dukungan terhadap usaha-usaha sukarela para karyawan dan organisasi sosial. Sebagai contoh, perusahaan lifebuoy memberi kampanye “cuci tangan sebelum makan”. Di samping sebagai promosi produknya, kampanye tersebut bermaksud mengubah perilaku masyarakat untuk dapat mencuci tangan sebelum makan. Sama halnya dengan Pepsodent yang mengadakan “bulan kesehatan gigi nasional” setiap tahunnya, sebagai salah satu ungkapan tanggung jawab social kepada masyarakat sekaligus program aktivasi merek dari Pepsodent itu sendiri.

Perhatikan video ini. Kampanye marketing yang dilakukan the Body Shop ini merupakan salah satu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.

Bahan Bacaan
• Ivancevich, J. M., Konopaske, R., Matteson, M. T. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi – edisi ketujuh jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
• Jones, G. R., George, J. M., 2008. Contemporary Management 5th ed. New York: McGraw-Hill/ Irwin.
• Robbins, S. P., and Coulter, M. 2012. Management- eleventh edition. Harlow: Pearson Education Limited.
• Sule, E. T., and Saefullah, K. 2010. Pengantar Manajemen- Edisi Pertama. Jakakta: Prenada Media Group.

Planning

Planning atau perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen. Segala sesuatu yang baik termasuk dalam organisasi bisnis dimulai dari sebuah perencanaan. Jadi perencanaan itu dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tsb secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yg menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi (Robbins & Coulter, 2002). Sule & Saefullah (2010) dalam bukunya mengungkapkan bahwa planning atau perencanaan adalah upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi serta bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.

Jadi planning terkait APA yang dirumuskan dapat direalisasikan dan tujuan yang dapat dicapai; SIAPA yang akan mewujudkannya, KAPAN dan DI MANA akan dicapai tujuan tersebut; MENGAPA hal tersebut ingin dicapai, dan BAGAIMANA merealisasikannya. Untuk itu, analisis 5W+1H dapat digunakan untuk merumuskan planning ini.

Dikutip dari buku karangan Sule & Saefullah (2010), terdapat tiga dimensi perencanaan yaitu:
1. Prosess: proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut tercapai
2. Fungsi manajemen: pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan / mengubah tujuan & kegiatan organisasi
3. Pengambilan keputusan: jangka panjang dan yang akan datang mengenai apa, bagaimana dan siapa yang akan melakukan, dimana keputusan yang diambil blelum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut perlu dibuktikan di kemudian hari.

Perencanaan tak terbatas hanya pada penetapkan maksud dan tujuan organisasi tersebut, tetapi ada beberapa kegiatan lain yang termasuk di dalam perencanaan. Allen dalam Brantas (2009) menjabarkan beberapa kegiatan yang tercakup dalam perencanaan antara lain:
1. Forecasting: Meramalkan masa yang akan datang dalam arti lingkungan umum dari suatu organisasi
2. Programming: menetapkan program langkah tindakan menurut skala prioritas
3. Scheduling: Menerapkan urutan waktu
4. Budgeting: Mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimiliki organisasi
5. Mengembangkan prosedur: menormalisasikan cara pelaksanaan system kerja dalam sebuah organisasi
6. Mengidentifikasi kebijakan: membuat keselarasan tindakan dalam menguasai masalah dan situasi pokok yang dialami suatu organisasi

Fungsi perencanaan menurut Robbins & Coulter (2002) yang pertama adalah menyediakan pengarahan berupa apa saja yang harus dicapai oleh organisasi. Kemudian perencanaan berfungsi juga untuk meminimalkan ketidakpastian. Seperti yang kita sadari, dunia semakin cepat berubah terutama perubahan dalam hal gaya hidup dan teknologi. Oleh karena itu, sebuah organisasi harus peka terhadap perubahan dan sebisa mungkin mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang mungkin terjadi, seperti perubahan kebijakan pemerintah, harga kurs dollar, dan sebagainya. Fungsi perencanaan lainnya adalah untuk meminimalkan pemborosan sumber daya. Dengan demikian, jika suatu organisasi telah membuat perencanaan, maka organisasi tersebut dapat melakukan efisiensi sumber daya dengan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kegiatan dijalankan. Terakhir, Robbins & Coulter (2002) mengungkapkan bahwa perencanaan memiliki fungsi untuk menetapkan standard dalam pengawasan kualitas. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menetapkan tujuan dan rencana mencapai tujuan, selanjutnya membandingkan tujuan yang ingin dicapai dan realisasi di lapangan yang terjadi, serta terakhir adaah mengevaluasi penyimpangan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Tentu saja dalam perencanaan terdapat syarat-syarat yang sebaiknya dipenuhi agar tujuan akhir dari sebuah perencanaan tersebut dapat tercapai. Apa sajakah itu? Tentu saja syarat utamanya adalah faktual dan realistis dalam artian perencanaan yang dirumuskan tersebut wajar. Selain itu, perencanaan harus logis dan rasional (masuk akal) serta fleksibel (dapat beradaptasi dg perubahan lingkungan umum). Syarat lain yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen yaitu keterikatan & tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat, serta komprehensif/ menyeluruh.

Jika dipandang dari segi waktu, terdapat tiga kategori tujuan. Pertama adalah tujuan operasional. Tujuan ini merupakan tujuan jangka pendek yang ingin dicapai suatu organisasi, sekitar 6 bulan – 1 tahun. Sebagai contoh suatu perusahaan fast food memiliki tujuan operasional berupa peningkatan penjualan fast food sebesar 20% di setiap outlet. Adapun tujuan taktisnya yang ingin dicapai dalam waktu 1-3 tahun adalah meningkatnya pangsa pasar sebesar 30%. Sedangkan tujuan strategis, yang merupakan tujuan jangka panjang 3-5 tahun, salah satunya adalah menjadi market leader di industri fast food. Oleh karena itu, tujuan strategis harus wajar dan logis.

Demikian pula rencana yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai, dari segi waktu ada rencana operasional (jangka pendek), rencana taktis (jangka menengah) dan rencana strategis (jangka panjang). Dari segi kejelasan, rencana ada yang spesifik: jelas dan tidak perlu interpretasi misalnya rencana prosedur kerja, alokasi anggaran, penjadwalan, dan sebagainya. Ada pula rencana direktif yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, walau ada keleluasaan untuk pencapaiannya. Dari segi frekuensi penggunaan, terdapat rencana sekali penggunaan (misalnya kepanitiaan seminar, team proyek) dan rencana yang bersifat terus-menerus ( seperti kebijakan organisasi, prosedur serta aturan kerja)

Adapun langkah-langkah proses perencanaan yang pertama tentunya menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai. Kemudian mengembangkan rencana alternatif (plan A, plan B, dst). Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi rencana alternatif serta memilih rencana. Agar tujuan tercapai, maka perencanaan harus diakhiri dengan pelaksanakan rencana tersebut dan melakukan perencanaan reaktif jika perlu. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara berkelompok. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan brainstorming, Voting (pengambilan suara terbanyak yang diambil melalui pilihan secara tertutup dan rahasia) maupun diskusi untuk memperoleh suara terbaik.

Berikut ini digambarkan proses pengambilan keputusan:
pengambilan keputusan
(sumber: Sule & Saefullah, 2010)

Namun demikian tak selamanya keputusan yang teah ditetapkan berjalan sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya, terdapat keterbatasan yang ada dan mempengaruhi pengambilan keputusan diantaranya sumber daya yang terbatas baik itu sumber daya manusia yang akan melaksanakannya, maupun sumber daya keuangan/ anggaran yang terbatas) masalah keahlian/ kompetensi pun dapat menjadi keterbatasan. Selain itu terdapat keterbatasan dari lingkungan yang di luar kendali perusahaan.

Untuk itu diperlukan suatu strategi untuk meminimalkan keterbatasan serta memperbaiki keputusan yang telah diambil. Organisasi perlu menggunakan aturan dengan kriteria prioritas dapat pula dengan kriteria minimum terhadap alternative keputusan. Selain itu perlu dilakukan pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. Salah satunya adalah dengan melakukan simulasi atas skenario alternatif yang mungkin dilakukan.

Pustaka:
• Brantas, 2009. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
• Robbins, S. P., and Coulter, M. 2012. Management- eleventh edition. Harlow: Pearson Education Limited.
• Sule, E. T., and Saefullah, K. 2010. Pengantar Manajemen- Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.